Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Berdasarkan SK KMA tersebut maka dibuatlah budaya kerja di Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu:

1.     Adil dan tidak diskriminatif;

2.     Cermat;

3.     Santun dan ramah;

4.     Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5.     Profesional;

6.     Tidak mempersulit;

7.     Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8.     Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Banjarnegara;

9.   Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10.  Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan  kepentingan;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13.  Tidak  menyalahgunakan  informasi,  jabatan,   dan/atau   kewenangan  yang dimiliki;

14.  Sesuai dengan kepantasan; dan

15.  Tidak menyimpang dari prosedur.

 

 

Selengkapnya: