Pengadilan Negeri Banjarnegara kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan sosialisasi Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan integritas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Sosialisasi diikuti oleh jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perkara, khususnya yang berkaitan dengan proses eksekusi. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan secara komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan biaya panjar eksekusi yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Materi yang disampaikan menekankan pada mekanisme pencatatan keuangan yang akurat, penggunaan sistem yang terintegrasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kesalahan administrasi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perkara. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait standar operasional prosedur terbaru yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas.
Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam arahannya menegaskan bahwa implementasi instruksi ini bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral institusi dalam menjaga kepercayaan publik. “Pengelolaan keuangan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah bagian penting dari pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki pemahaman yang sama dan mampu mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dengan demikian, pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa.
Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah nyata Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
